Ketua Masyarakat Pemerhati Bulutangkis Indonesia Kurniadi memandang bahwa transparansi menjadi persoalan mendasar yang ada di dalam kepengurusan PP PBSI.
Kurniadi menyatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan pers PP PBSI soal Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI Rachmat Setiyawan yang telah mengajukan pengunduran dirinya terhitung sejak 7 Juli 2025.
Menurut pernyataan PP PBSI pada Rabu (9/7) Rachmat mundur ketika berjalannya proses pemeriksaan oleh Komite Etik PP PBSI, terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
PBSI pun mengklaim proses mundurnya Racmat membuktikan sistem dan tata kelola di federasi badminton itu telah berjalan dengan baik. Bahkan, setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh PBSI berpijak pada sistem yang terukur, bukan pada opini atau persepsi semata.
Namun menurut Kurniadi, pernyataan pers itu tidak menunjukan PBSI transparan. Pasalnya, tidak ada penjelasan mengenai persoalan etik yang telah terjadi.
“Kalau tidak ada berita soal wasekjen mundur, pasti tidak akan pernah terungkap di publik. Ini seperti pengunduran diri Kabid Humas PBSI yang tidak ada pengumumannya. Kalau soal ada pejabat strategis mundur PBSI diam saja, atau ada persoalan pemain bisa ikut sirnas juga diam saja. Bagimana persoalan lainnya?”
“Padahal di zaman sosmed sekarang ini, sangat sulit utk menyembunyikan sesuatu. Ketua Umum PP PBSI M Fadil Imran, saat menyampaikan visi misinya, soal transparansi dan akutabilitas menjadi pijakan dasar dia menjalankan PBSI 2024-2028,” katanya.
Menurut dia, pengunduran diri pengurus PP PBSI ini membuktikan penggunaan konsultan Dayalima tidak efisien. “Hingga timbul pertanyaan, apakah di posisi yang lain masih bertahan dan aman karena jadi “anak manis aja” atau memang profesional di setiap kerja mereka? Benarkah mereka punya integritas khususnya dalam membasmi pencurian umur atlet,” lanjutnya.
Menurut Kurniadi, masih banyak posisi yang akan bermasalah kinerjanya di PP PBSI seperti Tim TKUPP, Deputi Urusan Strategis, Audit Internal. “Apalagi bidang organisasi dan kelembagaan yang bertanggung jawab soal pencurian umur atlet,” katanya.
Sementara itu, Rachmat Setiyawan kepada Smashkok Media mengatakan ia mundur untuk kembali ke Solo. Namun ia menolak mengomentari pernyataan pers PP PBSI mengenai kemunduran dirinya dari jabatan Wasekjen PBSI.
“Saya sudah menyampaikan pengunduran diri selaku Wasekjen PBSI dan saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan tanggapan apapun dan kesiapun terkait hal tersebut karena saya sudah mengambil tanggung jawab dengan pengunduran diri. Sikap ini saya tujukan juga sebagai bentuk rasa hormat saya kepada Bapak Ketua Umum dan Pengurus Pusat PBSI,” ujarnya.
Namun Rachmat juga berkomitmen akan terus membatu kemajuan badminton Indonesia di mana pun ia beraktifitas selanjutnya. (SKN1)