Tujuh atlet badminton Indonesia diduga melakukan pengaturan skor demi perjudian.
Menurut penelusuran Smashkok Media, kasus ini terungkap dari upaya BWF melakukan investigasi atas laporan pihak tertentu. Pada laporan itu disebutkan ada atlet Indonesia yang bertaruh atas nama dirinya, atau rekannya yang sudah dikondisikan supaya menang taruhan.
Menurut beberapa sumber juga menyebut PBSI telah melakukan sidang etik dengan hasilnya ada tujuh orang terbukti terlibat, dan ada 11 atlet lainnya yang diperiksa Komisi Etik PBSI.
Marleve Mainaky Mundur, Harry Hartono Jadi Asisten Pelatih Utama Tunggal Putra Pelatnas PBSI
Dari tujuh atlet yang terbukti, tiga di antaranya merupakan atlet nasional yang sering membawa nama Indonesia di turnamen internasional. Sementara empat lagi merupakan mantan binaan klub besar di Indonesia.
Smashkok Media, Selasa (30/9) mencoba menanyakan persoalan ini kepada anggota Komisi Etik PBSI Nugroho S Wibowo, yang ikut melakukan persidangan etik terhadap atlet-atlet yang bermasalah itu. Namun tidak ada jawaban.
Begitu pula saat ditanyakan kepada Bambang Roedyanto, anggota Dewan BWF dan Kabid Hubungan Internasional PBSI, tidak ada jawaban.
Sementara Kasubdit Pemberitaan dan Dokumentasi PBSI Yuni Kartika menolak berkomentar.
“Aku tidak komentar dan tidak ada yang perlu dijawab. Saya tidak bersedia,” kata Yuni.
Ketua Masyarakat Pemerhati Badminton Indonesia Kurniadi menilai kasus pengaturan skor ini masuk dalam ranah perbuatan melanggar nilai dan norma olahraga yaitu sportivitas.
“Mereka yang melakukan ini pasti juga sudah tahu buruknya perbuatan itu tapi pertanyaannya kenapa kok dilakukan,” katanya.
Kurniadi meminta supaya PP PBSI mengusut tuntas persoalan ini dengan transparan dan terbuka.
“Apalagi kalau melibatkan atlet pelatnas. Jangan sampai nanti PBSI hanya mengumumkan pemain yang bersangkutan didegradasi tanpa menyebutkan alasannya seperti yang sebelum-sebelumnya,” ujarnya.
Legenda Khawatir Atlet Muda Lebih Kejar Sponsor daripada Prestasi
Kurniadi menyebut kasus ini harus menjadi tanggung jawab bersama semua stake holder di pembinaan bulu tangkis nasional untuk mencegahnya.
Ia juga meminta supaya PP PBSI membantu advokasi hukum untuk atlet jika divonis oleh BWF.
“Mereka adalah warga PBSI juga,” katanya. ***